印尼电力发展规划文档资料.pptVIP

Undang-Undang No. 15/1985: Ketenagalistrikan Peraturan Pemerintah No. 3/2005 Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Partisipasi Sektor Swasta dalam Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan Memprioritaskan Penggunaan Energi Terbarukan Pengawasan dan Standardisasi Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 9 tahun 2005 Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Konsep Undang-Undang Baru tentang Ketenagalistrikan Peraturan Dirjen LPE No. 751-12/44/600.4/2005 Penggunaan Barang dan Jasa Dalam Negeri pada PLTU ≤ 8 MW/Unit Peraturan Menteri ESDM No. 044 Tahun 2006 Pembelian Tenaga Listrik dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ke Batubara melalui Pemilihan Langsung Peraturan Presiden No. 71 dan 72 Tahun 2006 PARADIGMA BISNIS KETENAGALISTRIKAN2006 - 2009 Gas Contract Model IPP generasi 2 Turun susut Tariff Rebal-ancing Mulai diskusi TTLB Diskusi PSO Persiapan IPO A/P (Sesudah Percepatan Diversifikasi Energi) PROGRAM PERCEPATAN DIVERSIFIKASI ENERGI PRIMER Merupakan Program Percepatan Pembangunan Fasilitas Pembangkit dengan tujuan untuk : Peningkatan efisiensi penggunaan Bahan Bakar dengan menggantikan penggunaan BBM hingga tingkat yang rendah (dibawah 5%) dengan Bahan Bakar yang lebih murah (Batu Bara dan Gas alam) mulai tahun 2009. Memenuhi peningkatan permintaan / kebutuhan tenaga listrik dengan cadangan / reserve margin yang cukup pada tahun 2009 dan seterusnya di Indonesia. PEMBANGUNAN PLTU BATU BARA Jawa Bali (PLN) 6900 MW (10 Proyek) Luar Jawa (PLN) 3100 MW (30 Proyek) IPP 10000 MW (terbesar) Kemitraan 2000 MW (tersebar) TOTAL 22000 MW Pembangunan PLTU Batubara dalam rangka percepatan Diversifikasi Energi dilakukan berdasarkan PERPRES No. 71 72 tahun 2006 . Dana untuk investasi diperoleh dari: Anggaran Internal [APLN] : 40% - 50% Penyusutan, BP